JUMLAH PENDUDUK MISKIN di Sumatera Utara (Sumut) per September 2022 menurun sebesar 0,09 persen dari 8,4 persen per Maret 2022.
Keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ini juga berdampak pada menurunnya Indeks Keparahan Kemiskinan yang mengindikasikan berkurangnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin dan penyebaran pengeluaran semakin lebih baik.
Penurunan angka kemiskinan ini setara dengan 1,26 juta jiwa atau penduduk miskin di Sumut menurun sekitar 6100 jiwa.
“Angka kemiskinan di Sumut mengalami penurunan sebesar 0,09 poin yaitu dari 8,42% pada Maret 2022 menjadi 8,33% pada September 2022. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,26 juta jiwa pada September 2022, atau berkurang sekitar 6,1 ribu jiwa,” kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, kepada wartawan, Rabu (18/01/2023).
Dijelaskannya, beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan ini, antara lain keberhasilan Pemprov Sumut dalam merespons anggaran yang ditujukan untuk program-program pengendalian inflasi, sehingga sampai pada Desember, laju inflasi dapat ditahan pada 6,12 persen.
“Kenaikan BBM pada September, telah menaikkan inflasi sampai satu persen. Namun pada bulan berikutnya, Pemprov berupaya menahan laju inflasi dengan memberikan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai, bantuan sembako, dan intervensi program di sektor rill, berupa bantuan kepada petani, nelayan, dan UMKM berupa pemberian bibit dan peralatan,” katanya.
Sekretaris DPD LSM PENJARA PN Sumut, Johan Merdeka
Melakukan operasi pasar
Selain itu, untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, Pemprov Sumut juga bekerja sama dengan BULOG dan distributor pangan, melakukan operasi pasar dan pasar murah terhadap berbagai komoditi terutama komoditi beras yang bertujuan menahan laju inflasi.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut, Naslindo Sirait, menambahkan, disamping intervensi yang dapat mengurangi pengeluaran masyarakat melalui pengendalian inflasi dan pemberian bantuan-bantuan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi melalui peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dengan berbagai program peningkatan pertumbuhan ekonomi seperti pemberdayaan UMKM.
Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS)
Juga peningkatan pelayanan dasar seperti penyediaan air minum perpipaan, perbaikan infrastruktur ekonomi dengan membangun jalan provinsi dan pembangunan irigasi. Serta peningkatan KUR untuk menyediakan permodalan yang murah bagi UMKM dengan melibatkan perbankan di Sumut.
Menurut Naslindo, sesuai arahan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, diharapkan pada tahun 2023 untuk lebih fokus menangani kemiskinan ekstrim melalui berbagai program yang ada di setiap OPD, seperti perbaikan rumah, sanitasi, lansia, masyarakat pesisir dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa, serta terus menggalakkan iklim investasi yang kondusif, yang bisa membuka lapangan kerja baru, dan terus mengendalikan inflasi agar tetap terjaga.
Disampaikan juga, faktor lain yang mengurangi angka kemiskinan ini adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III yang dapat tumbuh 4,97 persen. Lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya, yakni 3,95 persen dan juga menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2022 sebesar 6,16 persen atau turun 0,17 persen.
“Penurunan kemiskinan ini juga tidak lepas dari sinergi program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemprov, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Sumut,” katanya. (Sipa Munthe/***)
PEMATANGSIANTAR -- SEGARIS.CO -- Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) adalah sebuah organisasi jurnalisme investigasi yang didedikasikan untuk mengungkap...
