“KITA KETAHUI bersama TP2DD dibentuk sebagai dorongan dalam mengimplementasikan ETPD serta mendukung program digitalisasi pembayaran transaksi masyarakat, keuangan inklusif dan ekonomi, serta keuangan digital yang merupakan target bersama oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya roadmap ini menjadi fokus bersama dalam menjalankan pekerjaan rumah di masyarakat.”
Hasl tersebut disampaikan Wali Kota Pematang Siantar, Hj Susanti Dewayani, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2022, di Ballrom Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (06/12/2022).
Usai menghadiri kegiatan tersebut, Hj Susanti Dewayani mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar siap menjalankan arahan pemerintah pusat.
Pemerintah, kata Hj Susanti Dewayani, melalui Satuan Tugas (Satgas) P2DD telah menginisiasi langkah nyata untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat.
Program kerja Satgas P2DD akan diarahkan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan kanal pembayaran digital dan kerja sama pemda dengan berbagai platform digital dalam hal pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang akan berdampak signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca juga :
PPNI-Dinas Pariwisata Simalungun buka Pos Kesehatan di RTP Kota Turis Parapat
Baca juga :
SIMALUNGUN BERDENDANG bersama Delima KDI, Fikri Damanik: “Ini KALENDER EVENT untuk tingkatkan kunjungan wisatawan”
“Apa yang disampaikan oleh Menko Perekonomian tadi, Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi atau outlook pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 menjadi 2,7 persen dari sebelumnya yang diprediksi 2,9 persen pada Juli lalu. Sebelumnya, IMF pada Januari 2022 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan 3,8 persen,” kata Hj Susanti Dewayani.
Untuk itu, Pemko Pematang Siantar terus mendukung dan berkoordinasi terkait implementasi ETPD yang memiliki peran strategis dalam percepatan digitalisasi daerah.
Selain itu, diharapkan dukungan agar dapat mendorong percepatan implementasi ETPD, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi di kota Pematang Siantar. Sehingga mendukung percepatan terwujudnya Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas.
Sementara itu, Menko Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartanto memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah (pemda) yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan P2DD di daerah masing-masing.
“Kita harap dengan dilaksanakannya P2DD ini mampu menekan inflasi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena digitalisasi merupakan target Indonesia setelah G20 ini. Karena Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN Tahun 2023, yang mana akan menjadi contoh bagi negara lain,” ujar mantan Menteri Perindustrian tersebut.
Masih dalam acara dengan tema Akselerasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Akuntabel itu, Airlangga mengatakan pemerintah pusat melihat ke depan pertumbuhan ekonomi akan masih diikuti dengan penuruan Purchasing Managers Index (PMI), di mana beberapa negara sudah lebih rendah dari Indonesia. Kemudian Indonesia tercatat berada di level 50,3 pada November 2022.
Baca juga :
DITUDING program pemutihan PKB ada “KEBOCORAN”, Achmad Fadly BELUM MENJAWAB
“Kemarin 50,3, ada 11 sektor kontraksi dan juga penurunan purchasing order terutama untuk sektor manufaktur,” kata Airlangga.
Airlangga menambahkan dalam hal ini kontraksi menjadi catatan tersendiri.
“Kami berpesan kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota, untuk bersama-sama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini jadi catatan para gubernur, bupati, untuk membantu antisipasi penurunan di 11 sektor terutama di kategori padat karya,” tegasnya.
Kendati PMI Indonesia berada dekat dengan garis batas level ekspansif, tetapi Indonesia jauh lebih tinggi jika dibandingkan Myanmar, Vietnam, dan Malaysia.
Rakornas dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD; Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johny G Plate; Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo; dan dihadiri oleh gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia, termasuk Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Pematang Siantar Teuku Munandar. (Samsudin Harahap/***)
