JAKARTA — SEGARIS.CO — Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, mengungkapkan kekhawatirannya terkait perkembangan pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Dengan anggaran mencapai Rp466 triliun, proyek ini dikhawatirkan gagal memenuhi ekspektasi sebagai ibu kota negara yang sesungguhnya, terutama menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo yang akan digantikan Prabowo Subianto.
Bambang menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan aspek sosiokultural masyarakat sekitar.
Pilkada Simalungun, Ngatidjan Toha: “Tego larane neng ora tego patine”
“Kita tidak sedang membangun properti, melainkan kota yang di dalamnya harus ada kehidupan sosial yang berkelanjutan,” kata Bambang pada Jumat (6/9/2024) di Jakarta.
Menurutnya, inti dari sebuah kota terletak pada keberadaan masyarakatnya, bukan hanya gedung-gedung megah.
Ia berharap IKN dapat menjadi kota pintar yang sesungguhnya dan tidak mengalami nasib serupa dengan ibu kota Myanmar, Naypyidaw, yang meskipun memiliki fasilitas modern, namun gagal menarik penduduk.
“Kita tidak ingin mengulangi kesalahan Naypyidaw. Fasilitasnya ada, tapi manusianya tidak terbentuk,” tegasnya.
Bambang juga menyoroti bahwa pembangunan IKN bukan dimulai dari nol. Dengan adanya 214 ribu penduduk di kawasan Sepaku, IKN sudah memiliki fondasi sosial yang perlu diperhatikan.
“Ada dua wajah di IKN saat ini: wajah modern yang kita lihat pada perayaan 17 Agustus, dan wajah masyarakat Sepaku yang berjumlah 39.900 orang. Mereka bukan sekadar penonton, mereka harus diikutsertakan dalam pembangunan,” kata Bambang.
Ia menekankan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengejar keseimbangan antara pembangunan fisik dan sosial.
“Tantangan terbesar kita bukan membangun fisik, tapi membangun masyarakat yang memiliki kohesi sosial dan saling pengertian,” katanya.
Meskipun tidak lagi menjabat sebagai Kepala OIKN sejak Juni 2024, Bambang kini dipercaya Presiden Jokowi untuk memperkuat kerja sama internasional guna mempercepat pembangunan IKN. [RED/***]