JAKARTA – SEGARIS.CO – Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menyampaikan keprihatinan terkait pemblokiran anggaran kementeriannya sebesar Rp40,78 miliar untuk tahun ini dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta Pusat pada Selasa (19/03/2024).
“Di tahun 2024, terjadi pemblokiran anggaran sebesar Rp40,78 miliar,” kata Risma.
Risma juga mengungkapkan masalah utang terkait Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia, dengan total utang mencapai Rp44 miliar.
“Mengenai biaya salur sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino 2023, terdapat utang Rp76,88 miliar,” katanya.
Dalam pembahasan BLT El Nino, Risma merinci bahwa pagu anggaran yang dikucurkan pada November dan Desember 2023 mencapai Rp7,52 triliun, termasuk biaya salur.
Ia juga melaporkan bahwa dari target 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), telah sukses disalurkan kepada 18,4 juta KPM.
Keluhan mengenai pemblokiran anggaran bukanlah hal baru dari pihak Kementerian Sosial.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Bambang Susantono juga mengungkapkan keluhan serupa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran dilakukan melalui mekanisme automatic adjustment, yang memotong 5 persen anggaran dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dengan total Rp50,14 triliun.
Kebijakan ini disampaikan dalam surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023.
“Pemblokiran anggaran merupakan arahan Presiden Joko Widodo pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024, dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global,” ungkap Sri Mulyani. [RE/***]
