JAKARTA – SEGARIS.CO – Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, mengekspresikan keberatannya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional dan mengarahkan pembentuk undang-undang untuk merevisinya melalui revisi Undang-Undang Pemilu.
Menurutnya, ambang batas parlemen merupakan kewenangan DPR dan pemerintah sebagai institusi pembuat undang-undang.
“Dulu gugatan terkait ambang batas parlemen pernah diajukan, tetapi ditolak karena merupakan wewenang pembuat undang-undang. MK bertugas menguji UU sesuai dengan UUD 1945 dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap konstitusi,” ujar Komarudin dalam keterangan kepada media di Jakarta, pada Kamis (29/02/2024).
HARI INI Din Syamsudin deklarasi GERAKAN PENEGAKAN KEDAULATAN RAKYAT menentang KECURANGAN PILPRES
Dalam sidang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung MK pada Kamis (29/2/2024), MK menyatakan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.
MK kemudian memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen tersebut.
Meskipun demikian, MK juga menyatakan bahwa ketentuan ambang batas parlemen yang diatur dalam Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu masih konstitusional dan berlaku pada Pemilu 2024. Ambang batas parlemen sebesar 4 persen tidak lagi berlaku pada Pemilu 2029.
Komarudin mengaku bingung dengan putusan MK yang berbeda dengan putusan sebelumnya. Ia menilai bahwa hal ini terjadi karena adanya “anomali berpikir” yang didasari oleh kepentingan tertentu, serupa dengan keputusan terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. [RE/***]
