JAKARTA – SEGARIS.CO – SEJUMLAH ekonom memperkirakan program makan siang gratis akan menambah beban APBN. Program ini dianggap tidak perlu dieksekusi dengan tergesa-gesa.
Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), menyatakan bahwa pelaksanaan makan siang gratis akan memiliki dampak terhadap APBN. Ada tiga kemungkinan dampak yang akan terjadi.
Pertama, pemerintah akan menggeser anggaran dari program lain untuk menjalankan program makan siang gratis ini.
“Dana yang dibutuhkan untuk program ini cukup besar, kemungkinan mereka akan men-trade off dari program yang sudah ada,” ujar Faisal seperti yang dilansir cnbcindonesia.com, Selasa (27/02/2024).
Jika pemerintah memilih skenario ini, Faisal menjelaskan bahwa anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk program perlindungan sosial atau kesehatan akan dialihkan untuk anggaran makan siang gratis.
Dampaknya, anggaran untuk BPJS Kesehatan atau pendidikan mungkin akan berkurang.
“Itu konsekuensi jika program makan siang dijalankan dengan perkiraan anggaran di atas Rp 400 triliun,” tambahnya.
Media asing sorot program MAKAN SIANG GRATIS, dapat ganggu disiplin fiskal Indonesia
Tidak mungkin dilakukan dalam jangka waktu pendek
Faisal menjelaskan bahwa jika pemerintah tidak ingin menggeser anggaran yang sudah ada, pilihan lainnya adalah menaikkan penerimaan pendapatan. Namun, menurutnya, opsi ini terasa tidak mungkin dilakukan dalam jangka waktu pendek.
Opsi lainnya adalah dengan memperlebar defisit atau menambah utang. Menurut Faisal, opsi ini merupakan langkah yang paling mungkin dilakukan pemerintah.
“Ini yang saya rasa paling besar kemungkinannya, yaitu dengan menaikkan defisitnya,” katanya.
Menurut Faisal, jika kebijakan menambah defisit ini yang dipilih, konsekuensinya akan cukup berat. APBN sudah terpukul oleh pandemi Covid-19, dengan utang yang bertambah dan kewajiban Indonesia untuk membayar bunga utang yang juga meningkat.
“Meningkatnya beban bunga utang dari tahun ke tahun membuat ruang fiskal semakin tipis,” ujarnya.
Mulai mengambil langkah
Program makan siang gratis menjadi salah satu janji kampanye dari pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pasangan ini memenangkan Pemilihan Presiden 2024 versi hitung cepat berbagai lembaga survei.
Meski belum resmi menjadi pemenang, pemerintah Presiden Jokowi sudah mulai mengambil langkah untuk melaksanakan program makan siang gratis tersebut.
Rencananya, anggaran untuk program ini akan dimasukkan dalam Rancangan APBN 2025. Dalam rapat kabinet, rencana pelaksanaan program ini juga sudah dibahas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa defisit untuk APBN 2025 dirancang dalam rentang 2,45% hingga 2,8% dari Produk Domestik Bruto. Ini artinya, defisit tersebut melebar dibandingkan dengan APBN 2024 atau 2023.
Sri Mulyani menegaskan bahwa rancangan defisit tersebut sudah menghitung program yang akan dilaksanakan oleh presiden terpilih.
Bhima Yudhistira: “Tidak terburu-buru…”
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center for Law and Economic Studies (Celios), menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam melaksanakan program ini.
Menurutnya, ruang fiskal yang dimiliki oleh Indonesia sedang terbatas oleh pembayaran bunga utang yang meningkat dan program-program lain yang memerlukan anggaran besar, seperti Ibu Kota Nusantara.
Dia menyarankan agar pemerintah menyiapkan terlebih dahulu anggaran dan ketersediaan bahan makanan untuk menjalankan program ini.
Tanpa persiapan yang matang, dia khawatir program ini justru akan menambah beban APBN dan dapat menyebabkan inflasi karena kenaikan harga bahan makanan.
Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa program makan siang gratis merupakan upaya untuk meningkatkan gizi dan mengentaskan stunting.
Menurutnya, program ini tidak akan menambah defisit APBN.
Airlangga menuturkan bahwa pemerintah akan menjalankan program ini secara bertahap. Sumber anggaran bisa berasal dari anggaran pendidikan, kesehatan, atau program baru. [RE/***]
