“SAYA bersama kawan-kawan, siap menjadi garda terdepan menolak kegiatan itu. Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Samosir agar tidak memberikan rekomendasi penebangan pohon di seluruh wilayah Samosir, khususnya yang akan dilakukan di Pulau Samosir.”
Hal tersebut disampaikan mantan anggota DPRD Samosir, Marko Sihotang kepada segaris.co di Pangururan, Rabu (06/12/2023), menanggapi musibah banjir bandang yang terjadi di Kenegerian Sihotang pada November 2023 yang mengakibatkan masyarakat di empat desa mengalami trauma hingga kerugian yang cukup besar, sampai merenggut 1 orang korban jiwa.
“Bencana tersebut, jelas-jelas karena kerusakan alam yang terjadi di daerah hutan lindung sektor Tele. Untuk itu, sudah waktunya kita (warga Samosir) menolak keras segala tindak tanduk eksploitasi alam yang dilakukan siapa pun,” kata Marko Sihotang.
Menurut Marko Sihotang, Pemerintah Kabupaten Samosir tidak boleh tinggal diam melihat apa yang telah terjadi saat ini.
“Pemerintah harus berdiri bersama masyarakat melawan perusak lingkungan di daerah Kabupaten Samosir. Jangan biarkan kejadian serupa terulang kembali, dan tanpa ijin dari pemerintah tidak mungkin ada perusahaan yang berani masuk melakukan aktifitasnya di Samosir,” kata Marko Sihotang yang menambahkan, kejadian bencana alam di Kenegerian Sihotang hanya sebagian kecil dari yang terjadi di wilayah Samosir.
“Di Kecamatan Sitiotio juga sudah pernah terjadi banjir bandang hingga memakan korban jiwa, di Kecamatan Sianjurmulamula juga, yang merusak lahan pertanian warga. Kejadian itu seolah-olah dipandang sebelah mata oleh Pemerintah kabupaten Samosir. Jangan menunggu masyarakat melakukan aksi, baru pemerintah memberikan respon,” kata Marko Sihotang yang membeberkan bahwa informasi yang beredar di kalangan masyarakat, dalam waktu dekat ini akan ada kegiatan penebangan kayu secara besar-besaran di wilayah Pulau Samosir tepatnya di Kecamatan Ronggurnihuta dan Kecamatan Palipi untuk mengganti tanaman Eukaliptus yang akan ditebang dengan tanaman berdaun lebar.
Marko Sihotang meminta pemerintah bersama masyarakat Samosir untuk menolak keras kegiatan itu, karena menurutnya modus belaka untuk mengambil keuntungan kelompok atau perusahaan saja. (Hatoguan Sitanggang/***)
