“KAMI berharap sekaligus mendorong agar di tahun 2023 ini, kondisi dan perkembangan sosial politik-ekonomi tetap berada dalam tatanan demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip nilai-nilai etika politik dan norma-norma hukum yang berlaku.”
Hal tersebut disampaikan Fraksi PAN Persatuan Indonesia melalui juru bicaranya, Jon Kennedi Purba penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Pengantar Mota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran (TA) 2022 yang dihadiri Wali Kota, Hj Susanti Dewayani, di Harungguan DPRD Kota Pematang Siantar, Senin (24/07/2023).
Wali Kota yakin dan percaya, DPRD penuh kearifan sekaligus memberi solusi konstruktif
Fraksi PAN Persatuan Indonesia mengapresiasi Pemko Pematang Siantar dan jajarannya atas Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) di Kota Pematang Siantar di tahun ini menduduki peringkat pertama untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut), dengan angka harapan hidup 74,25 per tahun.
Fraksi PAN Persatuan Indonesia juga mengapresiasi situasi-kondisi dan perkembangan sosial-politik yang berjalan secara kondusif selama tahun 2022.
Kemudian, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Metro Bodygart Hutagao, juga menyampaikan apresiasi pada Pemko Pematang Siantar atas diperolehnya Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berti Mince boru Manurung: “Saya mau uang Rp120 juta itu dikembalikan”
Fraksi Partai Demokrat menyebutkan, pada dasarnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan perhitungan atas realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran.
“Dan ini menjadi momen penting dan strategis bagi masyarakat dan DPRD karena pertanggungjawaban keuangan merupakan salah satu wujud akuntabilitas publik dari seorang kepala daerah yang menerima mandat secara langsung dari masyarakat untuk mengelola keuangan guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” kata Metro.
Ada enam fraksi DPRD Kota Pematang Sianțar yang membacakan pandangan umumnya atas Pengantar Nota Keuangan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pematang Siantar TA 2022.
Fraksi-fraksi menyampaikan sejumlah hal, mulai penyerapan anggaran, dan sejumlah hal lainnya. Selain itu, sejumlah fraksi juga menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diperoleh Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar mulai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga peningkatan PDRB. (Samsudin Harahap/***)
