CALON DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), Emsah Perangin-angin, menyerahkan berkas pendaftarannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), dan dinyatakan telah lengkap, Jumat (12/05/2023).
Proses yang sangat panjang, mulai dari tahun 2022, hingga hari pendaftaran di KPU Sumut, Emsah Perangin-angin mengakui pencalonan dirinya berkat upaya kerja tim yang solid.
“Saya tertantang maju sebagai calon DPD, sebab ternyata banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu DPD. Jadi saya ingin mempopulerkan apa itu DPD,” kata Emsah Perangin-angin kepada media, di Gedung KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan.
Bupati Samosir tidak respon banjir bandang, Sarimpol Manihuruk: “Tanya langsung saja sama Sekda”
Bila nanti terpilih jadi DPD, Emsah Perangin-angin yang juga Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (Apsindo), berjanji akan membawa angin segar di DPD RI yang selama ini dinilainya vakum, minim prestasi, dan kurang berbuat untuk kepentingan rakyat meski telah menggunakan anggaran yang besar.
“Dan catatan digital bagi kita semua disini, bila nanti saya ditakdirkan duduk menjadi DPD RI, dan dua tahun saya menjabat dan tidak melakukan perubahan yang signifikan di DPD RI, saya siap mengundurkan diri,” kata Emsah Perangin-angin.
5 Caleg punya catatan kiminal, mengurus SKCK di Polres Samosir
Itu artinya, tidak memiliki kinerja yang baik di sana. Lalu, satu lagi. Sesuai dengan jargon saya, bergerak lebih cepat, bertindak lebih tepat, saya tidak mau lagi nanti melihat ada petani jeruk, mengantar jeruk dulu ke istana negara, baru diperbaiki jalannya.
“Kemudian ada petani mendapatkan pupuk palsu. Sudah seharusnya DPD RI berbenah agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu,” kata Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif Pemuda Merga Silima (PMS) itu.
Emsah Perangin-angin kelahiran Kabanjahe, Tanah Karo, 11 Agustus 1973, menyebut dirinya bukanlah tokoh.
TARGET 12 KURSI, KPUD Sumut kembalikan berkas bacaleg PAN untuk DIPERBAIKI
Dia mengaku sejajar dengan masyarakat kebanyakan. Motivasinya maju sebagai DPD, salah satunya adalah untuk memperjuangkan nasib para pedagang pasar.
“Supaya nantinya tidak ada lagi pedagang yang berjualan di luar pasar. Harus ditata dan ditertibkan karena hal itu membuat terjadi kemacetan,” kata Emsah Perangin-angin yang mengungkapkan program utama 100 hari kerja adalah mengontrol seluruh kebijakan yang ada di Sumut agar benar-benar pro rakyat.
Baginya, representasi suara politik masyarakat, diakomodir oleh partai politik. Representasi masyarakat provinsi, diakomodir DPD. (Sipa Munthe/***)
