GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, meminta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumut bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat terus bersinergi dalam hal pembangunan daerah. Dengan jalan bersama tentunya berbagai permasalahan ekonomi dan pembangunan di Sumut dapat diselesaikan dengan baik.
“Selama ini kita masih berjalan sendiri-sendiri. Ke depan, saya minta kita saling bersinergi. Sekitar 16 juta rakyat Sumut sangat menunggu sinergi kita dalam hal pembangunan, untuk kesejahteraan rakyat,” ajak Edy Rahmayadi, saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Sumut Priode 2022 – 2027 di Ballroom JW Mariot Hotel, Jalan Putri Hijau, Medan, Senin (06/03/2023).
Turut hadir dalam pengukuhan itu diantaranya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Arief S Trinugroho, Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, Ketua Kadin Sumut, Firsal Mutyara, mantan Gubernur Sumut ke-15, Syamsul Arifin, Ketua Dewan Kehormatan Kadin, Ivan Iskandar Batubara, Forkopimda, bupati/walikota, Konjen serta pengurus Kadin kabupaten/kota di Sumut.
Edy Rahmayadi mengatakan, bahwa Kadin merupakan organisasi besar yang sudah berumur 55 tahun, tentunya dapat memberikan masukan bagi pemerintah, terutama dalam hal pengendalian inflasi.
Saat ini inflasi di Sumut tercatat sebesar 5,88 persen yang masih dipengaruhi dengan ketersedian dan harga oleh komoditi bawang merah sebesar 29,11 persen dan bawang putih 97,30 persen. Inflasi selanjutnya juga dipengaruhi oleh harga daging yang mulai melonjak jelang puasa Ramadan.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, mengatakan tahun 2023 diprediksi menjadi tahun yang tidak mudah.
Ancaman resesi menjadi salah satu persoalan besar yang harus disikapi dengan sangat serius, terutama oleh Kadin Indonesia.
Arsjad juga mengharuskan Kadin untuk terus mengoptimalkan kinerjanya di tahun 2023 yang tidak mudah di tengah ancaman resesi.
Selain itu, diungkapnya, sektor UMKM merupakan penopang utama ketahanan ekonomi Indonesia saat ini. Oleh karenanya, ia meminta UMKM ini dapat menjadi perhatian penuh oleh pemerintah.
Dia menyebutkan bahwa basis ekonomi nasional saat ini ditopang oleh UMKM yang jumlahnya memcapai 64 juta dan memiliki daya serap tenaga kerja sebesar 97 persen. Jadi bukan oleh perusahaaan besar.
Disamping itu, UMKM berkontribusi sebesar 60 persen terhadap PDB Indonesia. Dan diingatkannya agar UMKM jangan sampai diambil oleh pihak luar. (Sipa Munthe/***)
PEMATANGSIANTAR -- SEGARIS.CO -- Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) adalah sebuah organisasi jurnalisme investigasi yang didedikasikan untuk mengungkap...
