POLRES KOTAWARINGIN Timur, Kalimantan Tengah, menangkap tiga aktivis dari LSM Gerakan Jalan Lurus (GJL) beberapa saat setelah masa aksi warga yang meminta penjelasan mengenai letak batas lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Windu Nabatindo Lestari (BGA Grup) dan Koperasi Keruing Citra Lestari, di Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), beberapa waktu lalu.
Penangkapan ketiga aktivis GJL itu merupakan rambu-rambu bahaya bagi demokrasi kita. Aparat kepolisian dan kejaksaan setempat diduga kuat melakukan kriminalisasi terhadap ketiga aktivis tersebut.
Pembina LSM Gerakan Jalan Lurus (GJL) DPW Provinsi Kalimantan Tengah, Edi Sukaryanto, mengatakan, polisi telah menangkap tiga rekannya yaitu, Arpikal alias Toni (ketua), Amir Husin (sekretaris) dan M Yasin (bendahara).
Ketiga rekannya itu ditangkap terkait aksi warga yang meminta penjelasan mengenai letak batas lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Windu Nabatindo Lestari (BGA Grup) dan Koperasi Keruing Citra Lestari, di Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Laporan kepolisian bahwa blok lahan perusahaan diportal warga. Kemudian, warga juga mendirikan rumah pondokan di lahan tersebut. Tapi lokasinya bukan di lahan perusahaan. Laporannya itu tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” kata Edi Sukaryanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/11/2022).
Baca juga :
Program CALISTUNG di Gunung Malela, Lisnawati Sinaga: “BERJALAN LANCAR…”
Ditahan
Edi Sukaryanto mengatakan, ketiga rekannya ditangkap setelah Polres Kotim menerima laporan pengaduan dari PT Windu Nabatindo Lestari tersebut. Dan saat ini, tambahnya, ketiga rekannya itu ditahan di Polres Kotim, Kalteng, Kamis (10/11/2022).
Menurut Edi Sukaryanto, laporan pengaduan perusahaan pada 13 Juli 2022 adalah dugaan kasus penguasaan lahan. Padahal, dalam bukti rekaman video tidak ada satu katapun dari warga ingin menguasai lahan tersebut.
Pada kenyataannya, lahan tersebut hingga sekarang ini masih dikuasai, dipanen, dan dikerjakan oleh PT Windu Nabatindo Lestari.
“Masyarakat melakukan aksinya karena mereka merasa hak-haknya telah dirampas. Selama pembentukan plasma, warga tidak pernah mengetahui dimana letak lahannya. Jadi, warga hanya diberikan kartu anggota koperasi saja dan hasil SHK-nya pun sudah tidak sesuai lagi,” kata Edi Sukaryanto.
Baca juga :
HUT Ke-77 PGRI Gunung Malela, Lisnawati Sinaga: “Saling mendukung akan semakin menguatkan”
Tempat aksi pemortalan
Dalam laporan pengaduan PT Windu Nabatindo Lestari mengklaim bahwa lahannya terletak di Blok J/K 47A sampai Blok J/K 58A. Padahal, keterangan para saksi dan lebih kurang 300 warga yang ikut aksi berada di Blok K 54B sampai K 58B di seberang jalan blok yang dilaporkan perusahaan tersebut.
Edi Sukaryanto menambahkan, untuk membuktikan posisi lahan berada di Blok K 54B sampai K 58B yang diportal warga itu adalah berada di luar HGU PT Windu Nabatindo Lestari, maka dilakukan pengecekan di lapangan tempat aksi pemortalan dengan menggunakan GPS Satelit pada Jumat, 11 November 2022.
“Ternyata lokasi lahan tersebut masih hutan produksi dan berada di luar Ijin HGU perusahaan tersebut,” tutur Edi Sukaryanto.
Baca juga :
Relawan DGP Cilacap minta MEGAWATI SOEKARNOPUTRI beri mandat kepada GANJAR PRANOWO sebagai CAPRES RI 2024
Penyitaan barang bukti mencurigakan
Terkait barang bukti 1 unit pick-up yang dijadikan sebagai barang bukti permulaan oleh penyidik pada 15 Juli 2022 sampai 15 September 2022, tidak pernah diberikan surat tanda terima penyitaan barang bukti oleh pihak Polres Kotim.
Edi Sukaryanto menuturkan, menurut keterangan penyidik bahwa barang bukti telah diamankan di rumah pribadi penyidik, dan kunci pick-up digandakan oleh penyidik, karena sampai saat ini kunci mobil masih ditangan pemilik unit mobil.
“Pemilik kendaraan Arpikal yang saat ini menjadi tahanan kejaksaan sudah melaporkan kejadian ini ke Propam Polda Kalteng pada 5 September 2022,” jelas Edi Sukaryanto.
Menurutnya, surat tanda bukti penyitaan baru diberikan penyidik pada saat melakukan pemeriksaan Arpikal Cs sebagai tersangka pada 16 September 2022 lalu. Lebih lanjut, dalam laporan ke Propam Polda Kalteng terkait penyitaan barang bukti oleh penyidik yang tidak sesuai prosedur dalam SP2HPP dari Propam dinyatakan tidak ditemukan pelanggaran.
Sementara dalam proses penyelidikan pemeriksaan saksi, para saksi terlapor menyerahkan bukti pembanding untuk mengatakan bahwa mereka melakukan aksi di blok yang berbeda dengan laporan perusahaan tersebut.
Sayangnya, kata Edi Sukaryanto, laporan dan bukti pembanding saksi terlapor itu tidak diterima oleh penyidik, bahkan penyidik mengatakan nanti saja buktinya dibuka di persidangan.
Pada proses perubahan status saksi naik menjadi tersangka sebagaimana surat Nomor B/82/XI/RES.1.24/2022/RESKRIM, ketiganya dipersangkakan dengan Pasal 107 huruf (a) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
Baca juga :
APRESIASI DGP, Kepala Desa Menganti HARAPKAN KELOMPOK TANI jadi SAMPLING PILOT PROJECT
Pada saat pemeriksaan 16 September 2022, ketiga tersangka masih dikenakan Pasal 107 huruf a, dan kemudian sampai ada surat panggilan pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada 19 Oktober 2022, masih dipersangkakan Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
Namun, pada penyerahan berkas P21 dan tersangka ke kejaksaan, tiba-tiba ketiga tersangka langsung ditahan dengan Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan Nomor PRINT–2361/O.2.11/Eku.2/11/2022 atas nama tersangka Arpikal als tony bin teno (alm), Nomor PRINT–2362/O.2.11/Eku.2/11/2022 atas nama Amer Husin bin Inggal (alm), Nomor PRINT–2363/O.2.11/Eku.2/11/2022 atas nama M Yasin bin Ilham (alm) dengan dakwaan melanggar, pertama Pasal 107 huruf (a) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan juncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 368 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tanpa adanya pemberitahuan kepada para tersangka terkait perubahan Pasal yang dipersangkakan.
“Kami selaku anggota koperasi dan kelompok masyarakat menyatakan untuk kebenaran fakta dan kronologis di atas, dan kami bersedia diambil sumpah sesuai dengan agama yang kami anut,” kata Edi Sukaryanto.
Sebelumnya dikabarkan, Kasat Reskrim Polres Kotim melalui Kanit Reskrim, Iptu Nana Suryana membenarkan ketiga tersangka terlibat kasus dugaan tindak pidana yang terjadi pada Rabu, 6 Juli 2022 hingga 15 Juli 2022.
“Berkas perkara mereka sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa (P21) dan hari ini dilimpahkan ke penuntut umum,” kata Nana Suryana.
Telah menerima pelimpahan berkas
Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kotim melalui Kasipidum Arwan Kamil Juanda juga membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara ketiga tersangka dari penyidik Polres Kotim.
“Hari ini dilakukan pelimpahan berkas tahap II,” kata Arwan Kamil Juanda.
Dalam kasus ini ketiga tersangka diduga melakukan tindak pidana menduduki dan menguasai areal lahan di Blok J/K-47A sampai Blok J/K-58A Divisi 3 Estate KAGE PT Windu Nabatindo Lestari, yang berada di Dusun Katari, Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Ketiga tersangka diduga melakukan pemortalan di Blok J/K-47A – Blok J/K-58A Divisi 3 Estate KAGE PT Windu Nabatindo Lestari.
Atas perbuatan ketiga tersangka, mereka dikenakan Pasal 107 Huruf (a) UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan atau Pasal 368 KUHPidana.
Belakangan ini kasus tersebut tengah dilaporkan GJL Pusat ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung, untuk mengatasi permasalahan terkait dengan profesionalitas dan keamanan internal kepolisian, serta internal kejaksaan di Kotim, Kalteng. (Edo Panjaitan/***)
