ADA EMPAT PILAR yang memperkokoh ketahanan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan UUD 1945, yang sampai saat ini mampu mempersatukan bangsa ini.
Hal itu disampaikan KH. Muhammad Hambali, pada konferensi pers Dulur Ganjar Pranowo (DGP) Sumatera Utara di Ruang Ahmad Yani, Le Polonia Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (21/10/2022),
“Bahwa pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, politik identitas telah mengganggu keberagaman, persaudaraan, dan sebagainya, karena hakekat wawasan kebangsaan itu sendiri, spiritnya adalah, kalau di Islam namanya, wasyabiah bersyariah. Persatuan sesama antar umat seagama, persatuan bersama umat beragama. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan spirit pendiri Nahdatul Ulama, Mbah Hasyim Ashari, bahwa kita harus tetap mencintai NKRI dan sesama,” pesan Kyai Hambali.
Menurutnya, pada Pemilu 2024 nanti, politik identitas harus ditinggalkan karena tidak bermanfaat bagi semangat kebangsaan dalam negara Indonesia yang berkemajemukan.
Selain itu, cara-cara politik seperti itu, sangat menguras energi dan sangat merugikan keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
Dia berpesan supaya seluruh komponen bangsa bersatu melawan setiap upaya yang ingin memunculkan politik identitas itu.
Baca juga :
Hj Susanti Dewayani harapkan DHC BPK 45 Pematang Siantar dapat membangun mental generasi muda lebih tangguh
Mempedomani Tri Sakti
Pembina DPP DGP, Brigjen (Pol) Purn. Viktor Simanjuntak menyampaikan bahwa DGP dalam perjuangannya mengusulkan Ganjar Pranowo menjadi Calon Presiden RI 2024-2029, akan mempedomani Tri Sakti yang telah ditegaskan Bung Karno, Presiden pertama RI, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adab dan budaya bangsa Indonesia.
“Presiden Joko Widodo tetap mempedomani semangat itu. Beliau mengambil-alih semua potensi sumber daya alam kita dari pihak asing dimana selama rezim Orde Baru berkuasa, dan sepuluh tahun rezim SBY berkuasa pasca reformasi, kekayaan itu dikuasai dan dikelola oleh pihak asing. Dan ke depan, kedaulatan, berdikari, dan kepribadian tadi, harus terus ditumbuhkan dalam semangat kebangsaan kita, dengan memilih calon pemimpin bangsa yang punya kejujuran, keberanian, dan punya integritas,” tegas Viktor.
Baca juga :
Boy Iskandar Warongan: “Masjid tempat anak-anak belajar pendidikan karakter, sesuai tujuan Indonesia Emas 2045”
Cukuplah dua poros
Dikatakan Viktor Simanjuntak, pada pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti, DGP punya analisa bahwa cukuplah ada dua poros kekuatan politik yang akan ikut dalam kontestasi.
Alasannya, di tengah situasi dan kondisi ekonomi dunia maupun nasional yang sulit, Pilpres 2024 nanti dengan dua poros, akan mengurangi beban biaya anggaran pelaksanaannya. Sebab negara sangat membutuhkan anggaran yang dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi pembangunan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.
“Sekarang banyak negara yang mengalami kesulitan ekonomi. Di Inggris sedang terjadi. Mungkin akan menyusul ke Amerika dan negara Barat lainnya. Kondisi ekomomi dunia maupun negara-negara maju saat ini sangat sulit dan mungkin akan menimbulkan resesi. Banyak anggaran negara terkuras akibat pandemi Covid-19 yang baru lalu. Belum usai pemulihan itu, perang Rusia-Ukraina mengancam energi dan pangan negara-negara Eropa. Situasi itu tentu perlu dicermati agar bangsa kita dapat terhindar dari dampak itu. Dan berkat kerja keras Presiden Jokowi, mudah-mudahan, ekonomi kita berada dalam posisi yang masih baik. Dan kita harus menjaga itu dengan upaya meminimalisir anggaran pesta demokrasi ini dengan mensosialisasikan dua poros,” terang Viktor.
Analisa dua poros itu, imbuh Viktor, teori pertama adalah PDI Perjuangan akan bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP, sebagai poros satu akan berkompetisi dengan Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB, bersama Partai Nasdem, yang saat ini telah mengusulkan Anies sebagai Capresnya. Dan KIR bersama Nasdem, sebagai poros kedua.
Teori kedua, lanjut Viktor, PDI Perjuangan bersama KIR akan membentuk satu poros. Dan KIB bersama Nasdem akan membentuk poros kedua.
“Jadi analisanya tetap dua poros. Diperkirakan partai yang berkompetisi nantinya maksimal tujuh partai, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PAN, PKB, Gerindra, dan PKS,” urai Viktor.
Baca juga :
Digelar PPNI Kabupaten Simalungun, 44 perawat ikuti Ukomnas Retaker Vokasi D3
DGP otonom dan mandiri serta kaum difable
Ketika dituding konferensi pers yang dilakukan disebut DGP rasa PDI Perjuangan, Viktor menampiknya dengan menjelaskan bahwa DGP adalah organisasi yang otonom dan mandiri. Bukan bagian ataupun underbow partai.
Sementara, pembina DPP DGP lainnya, Sutrisno Pangaribuan, menjelaskan bahwa pada Pemilu 2024 nanti, DGP Sumut akan melibatkan kaum difable dan disabilitas yang ada di Sumut.
“Kalau selama ini mereka hanya sebagai pengikut saja, tapi dalam Pemilu 2024 nanti, mereka kita bangunkan kesadaran politiknya sehingga semangat berdaulat dalam politik itu, dapat benar-benar terlaksana bagi segenap rakyat Indonesia, termasuk mereka. Dan DGP Sumut membangunkan kesadaran politik mereka sehingga nantinya mereka dapat menentukan pilihan politiknya tanpa ada titipan atau pesanan, tapi karena kesadaran mereka,” terang Sutrisno.
12 nama dari DGP Sumut
Selain itu, mantan anggota DPRD Sumut yang dikenal vokal ini, mengungkapkan hasil survey yang dilakukan DGP Sumut dalam beberapa waktu lalu, untuk menjaring calon pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 nanti.
Dari hasil survey itu, kata Sutrisno, ada beberapa nama yang muncul sebagai Calon Wakil Presiden (Caqapres) mendampingi Ganjar Pranowo. Setelah disaring, maka ada 12 nama yang jadi usulan dari DGP Sumut.
Keduabelas nama itu yakni, Erick Thohir, yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN. Kedua, Harry Iswanto Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo. Ketiga, Sandiaga Salahuddin Uno, saat ini sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Keempat, Chairul Tanjung, pengusaha yang juga pendiri CT Coorporation. Kelima, Ridwan Kamil, saat ini menjabat Gubernur Jawa Barat. Keenam, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar dan juga saat ini sebagai Menko Perekoniman. Ketujuh, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem dan juga pemilik Metro Grup. Kedelapan, Khofifah Indar Parawansa, saat ini menjabat Gubernur Jawa Timur. Kesembilan, Mardiono, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Kesepuluh, Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang juga saat ini sebagai Menteri Perdagangan. Kesebelas, Jenderal TNI Dudung Abdurahman, saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Dan keduabelas, Letjen (Purn). Edy Rahmayadi, saat ini menjabat Gubernur Sumatera Utara.
“Dan nama-nama yang disebutkan tadi adalah nama-nama yang banyak diusulkan oleh masyarakat di Sumut untuk mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 nanti. Dan nama-nama ini akan kita sampaikan ke DGP untuk selanjutnya akan disaring lagi karena hal yang sama juga akan dilakukan DGP di daerah-daerah lain di Indonesia. Ke depannya, dijadwalkan akan dilakukan di Jawa Barat,” terang Sutrisno yang juga mantan Staf Ahli DPRD Sumut itu.
Provinsi Kaldera Toba
Pernyataan penutup dalam konferensi Pers DGP Sumut ini disampaikan Djasarmen Purba, Pembina DPP DGP.
Djasarmen mengungkap bahwa DGP sedang melakukan rencana pemekaran Provinsi Sumatera Utara menjadi dua provinsi dengan melaksanakan Kongres Rakyat Sumut untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat nantinya, pembentukan Provinsi Kaldera Toba.
Di tengah pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, DGP, sebut Djasarmen, menyambut gembira kehadiran tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan dengan Ibukota Manokwari, Papua Tengah dengan Ibukota Nabire, dan Papua Pegunungan dengan Ibukota Jayawijaya.
“Meski kita tahu bahwa pemekaran itu karena ada ketentuan khusus di Papua, namun kami berharap agar pemekaran dapat juga dibuka untuk Provinsi Sumatera Utara,” ucap Djasarmen.
Djasarmen mengatakan, DGP akan memperjungan pemekaran Provinsi Sumatera Utara dengan membentuk Provinsi Kaldera Toba.
Provinsi Kaldera Toba ini, sambungnya, meliputi 17 kabupaten/kota yang ada di Sumut, yaitu Kabupaten Karo, Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hansudutan, Samosir, Batubara, Kota Pematang Siantar, Padang Sidempuan, dan Sibolga.
Dengan basis 3.500 desa dan jumlah penduduk lima juta jiwa berdasarkan Sensus 2020, katanya, ada enam Suku Batak yang ikut, yaitu Karo, Angkola, Mandailing, Simalungun, Pakpak Dairi, dan Toba, serta etnik lainnya, seperti Melayu, Aceh, Jawa, Minang, Cina, dan India.
“Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, pembangunan lebih fokus karena rentang kendali lebih dekat, upaya untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pemerintahan, dan mmperkuat eksistensi serta peran wilayah adat dan budaya,” papar Djasarmen.
Menurutnya, dengan provinsi baru ini, nantinya punya kekhususan yakni lebih fokus mengangkat pariwisata Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, terutama pagelaran wisata seni dan budaya. (Sipa Munthe/***)
