PERTAMINA harus secara transparan menjelaskan ketidaksesuaian antara stok dan fakta mengenai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di lapangan.
Hal itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Nurhasan Zaidi, sebab menurut informasi yang diperolehnya, banyak masyarakat yang sulit mendapatkan Pertalite di berbagai stasiun pengisian bahan bakar, setidaknya selama satu pekan terakhir.
Padahal, pernyataan dari Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, bahwa stok Pertalite tersedia hingga 18 hari ke depan dan akan terus diproduksi.
“Dari sisi volume penyediaan Pertalite, dari kuota sebanyak 23,05 juta liter Pertalite di tahun 2022, sampai bulan Juli ini sudah terpakai 16,8 juta kiloliter. Ini artinya masih ada sisa 6,25 juta liter lagi yang tersedia,” ungkap Nurhasan Zaidi, Minggu (14/8/2022).
Baca juga : Anggota DPRD Simalungun “menyandera” 3 KTP, satu handphone, dan 3 ijazah, Willy Sidauruk: “Ini bisa tergolong pemerasan”
Dari segi ketersediaan ini, dilihat dari tren konsumsi Pertalite, Nurhasan Zaidi menilai sisa kuota ini tidak akan mencukupi sampai akhir tahun.
“Karena itu, saya mendesak Pemerintah dan Pertamina harus sigap dalam mengambil tindakan dan segera mengambil langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pertalite ini,” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Nurhasan menyarankan agar dibuka opsi untuk menambah kuota Pertalite. Menurutnya, ketersediaan Pertalite yang cukup akan membantu masyarakat untuk bangkit lagi secara ekonomi.
Baca juga : Gubsu Edy Rahmayadi: Tugas wartawan cari informasi dan nulis berita, bukan kejar pejabat untuk minta uang
“Daya beli masyarakat belum pulih sebagai dampak dari pandemi, sehingga jangan lagi dipersulit dengan kesulitan memperoleh Pertalite. Pertalite ini termasuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Sehingga, menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah untuk memastikan ketersediaannya. Pemerintah dan Pertamina wajib membuat rencana cadangan (contingency plan) menghadapi berbagai skenario ke depan,” kata Nurhasan Zaidi. (Parlementaria/***)
