PENYEKAPAN terhadap para WNI yang terjadi di Sinhanoukville, Kamboja yang ramai diperbincangkan publik, juga menjadi atensi Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting sebab diantara para korban, ada warga Sumatera Utara (Sumut).
Diduga, dalam penyekapan itu para korban mengalami penyiksaan dan kekerasan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (RI) telah membawa WNI yang disekap itu ke KBRI di Phnom Penh, Senin (01/08/2022).
Meski secara berangsur para WNI yang berhasil dibebaskan itu telah dipulangkan Kemenlu RI ke kampung halamannya, akan tetapi sebagian lagi masih disekap di Kamboja.
Menyikapi situasi tersebut, Baskami Ginting meminta semua pihak terkait, dapat mencurahkan segala upaya, demi keselamatan WNI yang masih menjadi korban penyekapan itu.
Menurut Baskami Ginting, tidak boleh ada satupun warga Indonesia yang disakiti dan diinjak hak-haknya ketika berada di negara lain.
Baca juga : Hj Susanti Dewayani mengenakan pakaian adat Simalungun, Korps Senior Himapsi bangga
“Ini persoalan kedaulatan negara. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata Baskami Ginting, di ruang kerjanya, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (04/08/2022).
Baskami Ginting bersimpati kepada keluarga korban yang masih belum dapat bersua dengan anggota keluarganya, karena terjebak di negara yang terkenal dengan Angkor Wat itu.
“Saya ikut merasakan. Namun saya yakin sepenuhnya, pemerintah melakukan hal terbaik demi keselamatan warga kita di sana,” ucapnya.
Baskami mengungkapkan bahwa sebagian warga yang disekap merupakan warga Deli Serdang, Binjai dan Langkat.
Disebutkannya, berdasarkan info resmi yang diperoleh dari pihak Kemenlu RI, kini para warga sedang didata dan di verifikasi KBRI di Phnom Penh untuk nantinya segera dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.
Baca juga : Hj Susanti Dewayani: “Kecamatan dan kelurahan adalah gambaran Pemko Pematangsiantar”
“Kita bersabar, segera laporkan kepada aparat berwenang bila ada sanak famili yang memang sebelumnya berada disana yang sampai kini masih belum jelas keberadaannya,” kata Baskami Ginting.
Djelaskannya, penyekapan itu terjadi terkait masalah human traficking atau perdagangan manusia. Dan masalah ini masih menjadi persoalan utama yang dihadapi Sumut sampai saat ini.
DPRD Sumut, imbuhnya, bersama pemerintah terus berupaya maksimal dalam mengedukasi masyarakat mengenai modus-modus perdagangan manusia tersebut.
“Ke depannya, mari kita lebih teliti lagi dalam menyikapi modus-modus itu dan kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (Sipa Munthe/***)
