MASYARAKAT Kabupaten Toba yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat (Forpemas) Habinsaran, Borbor, Nassau (Habornas), mengeluhkan kondisi jalan provinsi yang ada di tempatnya.
Mereka mengungkapkan, kalau jalan provinsi di tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, sudah duabelas tahun tidak ada diperhatikan dan dirawat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara (Provsu).
Menurut Ketua Umum Forpemas Habornas, Parasman Pasaribu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi D DPRD Sumut, Kamis (07/07/2022), di gedung dewan itu, 45 persen lebih wilayah Kabupaten Toba berada di ketiga kecamatan tersebut, yakni Habinsaran, Borbor, dan Nassau.
Selalu dibilang sabar dan sabar
Parasman Pasaribu juga membeberkan bahwa jalan provinsi yang ada, awalnya berasal dari jalan kabupaten.
“Ruas jalan Silimbat – Parsoburan dengan panjang 40 KM, awalnya adalah jalan kabupaten. Dan sudah 15 tahun tak pernah dibenahi. Saat ini dalam kondisi rusak berat dan tak layak disebut jalan provinsi,” bebernya.
Sedangkan ruas jalan Parsoburan – Janji Maria dengan panjang 30,5 KM, sambungnya, bekas jalan kabupaten sepanjang 23,5 KM, dan tujuh kilometer lagi yang sudah menjadi jalan provinsi, sudah terbengkalai selama lima tahun lebih.
Kondisi yang sama juga terjadi pada ruas jalan Parsoburan – Batas Labura dengan panjang 51 KM, dimana 24 KM awalnya adalah jalan kabupaten.
Demikian juga di ruas jalan Simpang Tiga Pangururan – Garoga dengan panjang 20 KM yang merupakan jalan provinsi, tapi sampai sekarang sama sekali belum disentuh pembangunannya oleh Dinas BMBK Provsu.
“Melihat pengabaian ini, kami merasa belum merdeka sebab jalan provinsi yang ada di daerah kami, seperti jalan di hutan. Padahal, berulangkali kami sudah menyampaikan kondisi itu kepada pejabat terkait, termasuk Bambang Pardede. Tapi selalu dibilang, sabar, sabar,” ungkapnya dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, Benny Sihotang, yang turut didampingi anggota komisi, diantaranya Viktor Silaen, dan Yahdi Khoir Harahap.
Baca juga :
Dalam 2 tahun, mantan TKW Hongkong raup untung Rp200 miliar… BEGINI CARANYA!!!
Sudah bodoh, dibodoh-bodohi
Parasman Pasaribu mengaku kesal dan kecewa atas sikap Pemprovsu melalui Dinas BMBK Provsu dengan pengabaian itu.
“Kami sudah bodoh, dibodoh-bodohi lagi. Tapi sekarang kami sudah bersatu lewat Forpemas Habornas. Karena kami merasa diabaikan. Jalan provinsi yang ada di tempat kami, sudah penuh semak. Penuh kubangan dan berjalan tanah. Dan anak-anak kami sudah berulangkali mengalami kecelakaan disebabkan kondisi jalan provinsi yang sangat tidak layak disebut jalan provinsi,” ujarnya dengan nada sedikit emosi.
Meski sekarang rerumputan itu telah dibabat oleh Dinas BMBK Provsu, sambungnya, tapi tetap saja lalang tumbuh karena masih jalan tanah.
Bersihkan jalan dengan cangkul
Parasman Pasaribu menyindir Dinas BMBK Provsu yang membersihkan jalan provinsi dengan cangkul meski negara Indonesia sudah menjadi negara besar.
Dimintanya supaya masyarakat Habornas jangan dilupakan oleh Dinas BMBK Provsu karena mereka juga adalah bagian dari rakyat Indonesia.
Sebagai daerah pertanian dengan hasil buminya kemenyan dengan luas lahan 488,53 Ha dan produksi 70,8 ton per tahun, padi seluas 2.784 Ha, kopi seluas 5.544 Ha yang produksinya 3.822,56 ton per tahun, andaliman dengan luas 66 Ha dan produksinya 12,9 ton setiap tahun, jagung yang luasnya 2016 Ha, kelapa sawit seluas 2.709 Ha dengan produksi 16.365 ton serta jeruk seluas 273 Ha, maka kondisi jalan yang baik sebagai sarana transportasi, tentunya sangat dibutuhkan oleh daerah ini.
“Kalau kami mengikuti cara saudara kami masyarakat Karo yang mengirim jeruk ke Presiden Jokowi, apakah Pemprovsu tidak malu?,” kesalnya sembari menujukkan foto kondisi jalan provinsi yang sangat parah itu lewat slide proyektor kepada seluruh peserta rapat.
Baca juga :
Bupati Simalungun Lantik Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan
Belum ada realisasinya
Sementara, Anggiat Pasaribu, Wakil Ketua Forpemas Habornas, menyampaikan bahwa permasalahan jalan provinsi di daerahnya, sudah dikeluhkan ke Gubsu Edy Rahmayadi maupun Ketua DPRD Sumut agar menjadi perhatian.
“Namun sampai sekarang belum ada realisasinya. Kami hanya diminta untuk terus bersabar. Tapi di lapangan, kami terus menderita. Jadi kami mohonkan supaya lewat rapat ini, jalan provinsi tersebut dapat segera diselesaikan oleh Dinas BMBK Provsu,” pintanya.
Habornas akan bergabung ke Labuhanbatu Utara dan tidak gunakan hak politik
Hal berbeda dilontarkan Ketua Pembina Forpemas Habornas, Pdt. DR. Eben Siagian.
Eben mengancam bila tidak disikapi serius, maka dia menyatakan Habornas akan bergabung ke Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
“Atau pada pesta demokrasi nanti, kami masyarakat Habornas akan memboikotnya dengan tidak menggunakan hak politik kami,” ancam tokoh agama di Sumut itu dengan nada kesal.
Keuangan Pemkab Toba sangat minim
Sementara, Asisten II Pemkab Toba, Jonni Lubis, mewakili Bupati Toba, menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerahnya untuk membangun ruas jalan itu bila mau dikembalikan ke kabupaten, sangat minim.
“Kami juga sudah mengupayakan agar kementeriaan PUPR maupun Komisi V DPR-RI dapat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan jalan tersebut. Kita berharap, mungkin tahun depan dapat direalisasikan,” terangnya.
Sedangkan Kabid Perencanaan Dinas BMBK Provsu, Heri Indra Siregar, mengaku belum tahu persis kondisi itu karena baru menjabat satu bulan sebagai Kabid.
“Tapi dari anggaran Rp2,7 triliun untuk perbaikan jalan provinsi yang dialokasikan Pemprovsu dengan tahun jamak, untuk tahun 2023, di Kabupaten Toba ada disiapkan pengerjaan jalan provinsi sepanjang 14 KM,” jelas Heri.
Komisi D akan perjuangkan penambahan anggaran
Menanggapi penjelasan itu, Viktor Silaen, meminta agar alokasi anggaran tersebut untuk Kabupaten Toba dapat ditambahkan dari dana Rp2,7 triliun itu.
Senada, Benny Sihotang berjanji komisi yang dipimpinnya akan memperjuangkan penambahan tersebut.
“Nanti akan kami perjuangkan penambahan anggaran itu. Mungkin dengan jalan menggeser lokasi pengerjaannya karena melihat kondisi jalan provinsi di Habornas yang sangat memprihatinkan,” ucapnya.
Benny mengingatkan supaya hal ini menjadi perhatian serius Dinas BMBK Provsu.
“Besok hal ini akan kita bahas bersama Dinas BMBK Provsu dan supaya Pak Kadis, Bambang Pardede, dapat hadir,” pintanya kepada Heri.
Komisi D merekomendasi, sesudah pelaksanaan reses, akan segera dilakukan peninjauan lapangan bersama Dinas BMBK Provsu, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Toba, bersama Bupati Toba di bulan Agustus nanti. (Sipa Munthe/***)
